Cak Imin: PKB Bertanggung Jawab Jaga NU demi Kemajuan Bangsa
KarawangMu – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menepis tuduhan bahwa perhatian partainya terhadap Nahdlatul Ulama (NU) merupakan bentuk intervensi. Muhaimin menegaskan, kepedulian PKB lahir dari tanggung jawab moral, bukan campur tangan politik.
Pernyataan itu disampaikan Muhaimin pada Jumat (26/6), merespons berbagai kritik yang memandang keterlibatan PKB dalam dinamika internal NU sebagai langkah yang melampaui batas kewenangan partai.
Di Antara Dua Tuduhan yang Sama-Sama Tidak Menguntungkan
Muhaimin — yang akrab disapa Cak Imin — mengakui bahwa posisi PKB dalam hubungannya dengan NU kerap membuatnya terjepit di antara dua ujung. Diam dianggap tidak peduli. Bersuara dianggap intervensi.
“PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu,” kata Muhaimin.
Ia menegaskan, posisi dilematis itu tidak bisa dijadikan dalih bagi PKB untuk berdiam diri. PKB lahir dari rahim NU. Hubungan keduanya bukan sekadar warisan sejarah, melainkan ikatan struktural yang dari situlah rasa tanggung jawab itu mengalir secara organik dan alamiah.
Muhaimin juga menyebut, wajar jika PKB terus memikirkan keberlangsungan NU agar organisasi itu bisa semakin bermanfaat bagi bangsa dan kalangan pesantren yang menjadi salah satu basis utama gerakannya.
NU Sehat Adalah Kepentingan Negara
Muhaimin menekankan bahwa kesehatan NU bukan semata urusan internal organisasi. Ia melihat NU sebagai komponen strategis dalam arsitektur pembangunan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara secara keseluruhan.
“NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan,” tegasnya.
Argumentasi ini menempatkan NU — bersama Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya — bukan sekadar entitas keagamaan yang berdiri sendiri, melainkan mitra aktif dalam ekosistem tata kelola negara. Ketika ormas-ormas ini berfungsi dengan baik, pemerintah memiliki jaringan mobilisasi masyarakat yang tidak bisa digantikan oleh mekanisme birokrasi formal mana pun.
Muhaimin juga menyebut peran NU sebagai penjaga stabilitas bangsa. Dalam pandangannya, NU adalah pilar yang ikut menopang proses pembangunan — dari tataran kebijakan pusat hingga pelaksanaan di akar rumput.
NU Produktif, Beban Pemerintah Berkurang
Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin memandang kekuatan NU dari sudut pandang yang pragmatis.
“Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah,” jelasnya.
Ketika NU berjalan secara produktif, manfaatnya langsung terasa dalam proses pembangunan nasional. Jaringan NU yang luas — dari pesantren, lembaga pendidikan, hingga komunitas warga di pelosok desa — menjadi instrumen pemberdayaan yang bekerja secara mandiri dari dalam, bukan semata atas dorongan program pemerintah dari luar.
Bagi Muhaimin, NU yang kuat dan produktif secara otomatis membantu pemerintah menjangkau lapisan masyarakat yang paling sulit dijangkau oleh mekanisme birokrasi konvensional.
Tanggung Jawab, Bukan Sekadar Kepedulian
Muhaimin memilih kata “tanggung jawab” secara konsisten dan disengaja sepanjang pernyataannya. Baginya ada perbedaan yang perlu ditegaskan: antara campur tangan yang lahir dari kepentingan, dan kepedulian yang lahir dari rasa memiliki.
PKB tidak hadir untuk mengendalikan NU. PKB hadir karena percaya bahwa NU yang kuat adalah prasyarat bagi Indonesia yang semakin maju.
“Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan,” pungkas Muhaimin.
